Satu Tahun Pemerintahan Soppeng, Nilai Sipakatau Jadi Sorotan

Makassar, Radioalmarkaz.co.id – Satu tahun perjalanan Pemerintahan Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati Suwardi Haseng dan Wakil Bupati Selle KS Dalle menjadi sorotan dalam dialog publik bertajuk Membaca Soppeng Kontemporer: Sebuah Refleksi Publik.

Kegiatan ini berlangsung di ruang redaksi Tribun Timur, Jalan Cenderawasih, Makassar, Selasa (10/2/2026).

Forum terbuka tersebut mempertemukan akademisi, budayawan, peneliti, serta jurnalis untuk membaca dinamika pemerintahan Soppeng secara kritis. Diskusi tidak hanya menyoroti capaian awal pemerintahan, tetapi juga berbagai tantangan yang dinilai masih membayangi jalannya roda pemerintahan daerah.

Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur, AS Kambie, yang memandu dialog mengatakan momentum satu tahun pemerintahan penting dijadikan ruang refleksi publik. Menurutnya, Soppeng bersama 23 kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan telah memasuki fase evaluasi awal pemerintahan pasca-Pilkada.

“Pemerintahan Soppeng perlu dibaca secara terbuka. Bukan hanya dari sisi capaian, tetapi juga tantangan serta harapan masyarakat ke depan,” ujar AS Kambie.

Suwardi Haseng dan Selle KS Dalle resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Soppeng oleh Presiden Prabowo Subianto di Lapangan Monas, Jakarta, pada 20 Februari 2025. Pemerintahan pasangan ini akan genap berusia satu tahun pada 20 Februari 2026.

Diskusi diawali dengan kilas balik kepemimpinan Andi Kaswadi Razak yang memimpin Soppeng selama dua periode, 2016–2021 dan 2021–2024.

Para narasumber menilai periode tersebut meletakkan fondasi kebijakan yang turut memengaruhi arah pemerintahan saat ini.
Memasuki babak kepemimpinan baru, publik menaruh ekspektasi besar terhadap pemerintahan Suwardi–Selle untuk menghadirkan tata kelola yang lebih responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Namun, dinamika politik lokal turut menjadi perhatian serius. Jurnalis senior Mulawarman menilai konflik antara Bupati Soppeng Suwardi Haseng dan Ketua DPRD Soppeng Andi Muhammad Farid telah mencerminkan keretakan nilai adat dan budaya di Bumi Latemmamala.

“Konflik kepala daerah dan DPRD sebenarnya penyakit klasik pasca-Pilkada. Tapi yang terjadi di Soppeng sudah mulai meninggalkan nilai-nilai budaya Bugis,” kata Mulawarman dalam diskusi.

Ia menyoroti lunturnya nilai sipakatau—falsafah Bugis yang bermakna saling memanusiakan dan menghormati sesama. Padahal, nilai tersebut merupakan bagian dari ajaran Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge yang menekankan harmoni sosial, kesopanan, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Forum dialog ini diharapkan menjadi ruang refleksi bersama agar dinamika politik dan pemerintahan di Soppeng dapat kembali berpijak pada nilai budaya, sekaligus menjawab tuntutan publik terhadap pemerintahan yang lebih dewasa dan berintegritas. (RB)