Pemkot Makassar; Proyek PSEL Siapkan Rp3 Triliun, Target Hentikan Open Dumping 2026

Makassar, Radioalmarkaz.co.id- Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan persiapan proyek strategis pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL).

Salah satu tahap awal yang difokuskan adalah pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas tersebut.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam kunjungannya di menegaskan, pemerintah kota harus memastikan status kepemilikan lahan dapat dibebaskan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting agar proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan administrasi.
“Kita harus memastikan lahan ini bisa dibebaskan oleh pemerintah kota, sehingga batas-batasnya jelas dan bisa segera ditetapkan untuk disampaikan ke kementerian terkait,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan lahan untuk proyek ini berkisar antara 7 hingga 10 hektare. Namun, Pemkot Makassar berencana menyiapkan sekitar 8 hektare agar desain dan pengembangan fasilitas dapat lebih fleksibel.
“Lahan ini masih memungkinkan untuk pengembangan hingga 10 sampai 12 hektare, tapi tahap awal kita siapkan sekitar 8 hektare,” jelasnya.

Selain pembebasan lahan, proses pematangan lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan presiden terkait proyek strategis nasional.

Munafri juga menyoroti dua persoalan utama yang harus ditangani secara bersamaan, yakni pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pembangunan PSEL. Ia menargetkan, pada 2026 tidak ada lagi sistem open dumping di Makassar.

“TPA kita harus beralih menjadi sanitary landfill. Ini harus berjalan beriringan dengan pembangunan PSEL,” tegasnya.

Untuk mendukung kelancaran proyek, Pemkot juga akan membuka akses jalan baru menuju lokasi guna mempermudah mobilisasi alat berat dan operasional di lapangan.

Terkait pendanaan, Munafri menyebut proyek ini telah masuk dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun masih memerlukan penyesuaian melalui mekanisme pergeseran anggaran.

“Karena ini proyek strategis, kita akan minta pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri untuk proses pergeseran anggaran,” katanya.

Proyek PSEL di Makassar merupakan bagian dari program nasional yang diinstruksikan langsung oleh Presiden.

Nilai investasinya mencapai sekitar Rp3 triliun dan diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan, tidak hanya sampah, tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan.

Munafri optimistis target waktu persiapan selama enam bulan yang diberikan pemerintah pusat dapat terpenuhi. Ia menegaskan seluruh sumber daya akan dimaksimalkan untuk mempercepat realisasi proyek.

Selain itu, pemerintah juga akan memastikan proses sosialisasi kepada masyarakat berjalan dengan baik agar tidak menimbulkan konflik di lapangan.

“Ini bukan proyek individu, tapi proyek negara yang manfaatnya untuk masyarakat. Jadi sosialisasi harus berjalan maksimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan proyek nantinya akan melalui mekanisme tender terbuka, sehingga memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk terlibat secara profesional.

Dengan langkah tersebut, Pemkot Makassar berharap proyek PSEL dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan sampah sekaligus mendukung pengembangan energi terbarukan di daerah. (RB)