Koalisi Lembaga Perempuan Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional atas Banjir Sumatra

Sumatera, RADIOALMARKAZ.CO.ID – Gelombang banjir dan longsor besar yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 24 November 2025 memicu kerusakan masif dan korban jiwa yang terus bertambah. Di tengah situasi darurat tersebut, Koalisi Lembaga Perempuan dan Kelompok Rentan Terdampak Banjir Sumatra menyerukan pemerintah untuk segera menetapkan status Bencana Nasional.

Koalisi yang terdiri dari Konsorsium PERMAMPU (Flower Aceh, PESADA SUMUT, LP2M Sumbar) serta Institut KAPAL Perempuan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa perempuan, anak, lansia, ibu hamil/menyusui, serta penyintas disabilitas menjadi kelompok yang paling terpukul, namun paling sedikit mendapat perhatian.

Di Aceh, sedikitnya 35 orang meninggal, 25 hilang, dan lebih dari 97 ribu warga terdampak. Banyak akses vital dan jembatan terputus.

Di Sumatera Utara, Polda Sumut mencatat 147 meninggal, ratusan luka-luka, dan 174 orang hilang. Lebih dari 28 ribu warga mengungsi di posko seadanya.

“Warga menghadapi bencana tanpa informasi jelas soal ancaman siklon, jalur evakuasi, atau lokasi pengungsian,” tegas Dina Lumbantobing dari PERMAMPU.

Di Sumatera Barat, sebanyak 75 korban meninggal, 81 hilang, dan 69 ribu warga mengungsi. Ribuan rumah serta fasilitas publik rusak parah.

Koalisi melaporkan bahwa perempuan kehilangan penghasilan harian, harus mengurus keluarga tanpa dukungan memadai, serta terjebak dalam fasilitas pengungsian yang tidak ramah.

“Banyak perempuan kehilangan mata pencaharian seketika ketika banjir datang,” kata Risnawati Okinawa dari Flower Aceh.

Risiko kekerasan berbasis gender meningkat, sementara sanitasi dan kebutuhan khusus perempuan—pembalut, popok, pangan bergizi—sangat terbatas.

Koalisi menuntut pemerintah, menetapkan status Bencana Nasional, mempercepat pencarian orang hilang, memenuhi kebutuhan dasar dan spesifik perempuan serta kelompok rentan, melindungi penyintas dari kekerasan berbasis gender, melibatkan organisasi perempuan dalam seluruh proses, membuka transparansi data dan anggaran, menyusun strategi pemulihan berkeadilan gender dan berperspektif iklim.

“Banyak perempuan dan kelompok rentan tidak terdata dan tidak menerima bantuan memadai. Negara harus bergerak cepat dan bekerja bersama organisasi perempuan,” ujar Ulfa Kasim, Institut KAPAL Perempuan.

Koalisi juga mengajak publik dan media mengawasi penuh penanganan bencana agar tidak ada penyintas yang tertinggal. (*)