Jelang Pemilu 2024, Money Politik Mulai Terjadi

MAKASSAR, RAZFM – Jelang pemilu tahun 2024 praktek money politik atau politik uang khususnya kota Makassar mulai muncul di tengah masyrakat.

Melihat hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar merespon fenomena yang terjadi itu dengan menggelar seminar ber tema “Studi Kritis Terhadap Fatwa MUI Tentang Money Politik dan Corruption Inspiration: Dari Hukum Aspiratif Menjadi Hukum Positif-Yurisprudensi” di Hotel Horison Ultima Makassar, Kamis (13/07/23).

Seminar ini dibuka oleh Wali Kota Makassar yang di wakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Irwan Bangsawan dan di ikuti oleh 100 peserta terdiri dari perwakilan Penyuluh agama, tokoh pemuda, dan tokoh agama.

Narasumber yang dihadirkan ialah ketua Bawaslu Sulsel Periode 2018-2023 Laode Arumahi dan Ahmad Mujahidin ketua bidang komisi fatwa MUI Makassar.

Ketua MUI Kota Makassar Syekh AG Baharuddin HS mengatakan
Pemilu tahun 2024 diharapkan menjadi Pemilu yang bermartabat melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik serta ber kompeten dan yang paling penting ialah sosok pemimpin yang beradu argumen, beradu ide bukan beradu uang.

“Berharap pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang kita harapkan patuh kepada Allah SWT dan bisa membawa umat Indonesia mengarah kepada kemajuan dan perbaikan jangan sampai kemudian politik uang,” tukasnya.

Kata Syekh Baharuddin fatwa money politik uang yang dinyatakan haram telah dikeluarkan MUI sejak tahun 2018.

“Sebenarnya sudah ada fatwanya MUI sejak tahun 2018 bahwa hukum money politik itu adalah haram nah yang menjadi masalah sudah ada fatwa nya hanya belum tersosialisasi kan maka dari itu menjadi tugas kita peserta yang hadir untuk menyampaikan ke masyarakat,” imbuhnya.

Dirinya menjelaskan bahwa masyrakat jangan mudah tergiur dengan uang atau serangan fajar yang kerap kali di tahun politik ini. Syekh Baharuddin mengajak untuk cerdas dalam memilih pemimpin.

“Jelang Pemilu ini akan banyak serangan serangan Fajar mudah-mudahan dalam menghadapi Pemilu ini menjadi Pemilu yang bersih jujur kita bisa cerdas memilih pemimpin yang memang membawa negara kita ini kepada kesejahteraan,” pungkasnya.

Ia melanjutkan bahwa pemilu tahun 2024 diharapkan menjadi pemilu yang bermartabat melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik serta ber kompeten dan yang paling penting ialah sosok pemimpin yang beradu argumen, beradu ide bukan beradu uang.

“Berharap pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang kita harapkan patuh kepada Allah SWT dan bisa membawa umat Indonesia mengarah kepada kemajuan dan perbaikan jangan sampai kemudian politik uang,” tukasnya.

mempersembahkan seminar yang insya Allah akan diisi oleh kedua Narasumber yang ber kompeten dibidangnya pertama adalah pemateri Laode arumahi, ketua Bawaslu Sulsel, Ahmad Mujahidin ketua bidang komisi fatwa MUI Makassar.

Sementara itu Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Kota Makassar Irwan Bangsawan menuturkan MUI menjadi penyejuk di tahun politik yang memanas ini sekaligus mengeluarkan fatwa terhadap hal yang menyeleweng pada pemilu.

“Tahun 2024 mendatang jadi tahun Pemilu maka tentu MUI berkewajiban di posisi terdepan dalam menjaga kondisi bangsa jelang Pemilu ini, kita tidak mau terpecah belah terkotak-kotakan karena proses politik dan tahun ini kita berharap penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan baik dan tentunya MUI harus memberikan fatwa lewat kajian kajian oleh sebab itu kita berharap peserta yang hadir bisa menjadi mengirim informasi yang ber Kesinambungan kepada masyarakat,” ujar Irwan.

Selain money politik kata Irfan, politik identitas sering terajadi di tempat ibadah, dan tentu hal ini dilarang.

“Politik identitas pasti akan terjadi untuk meminimalisir hal tersebut kita tidak ingin politik dibawa ke ranah agama dalam artian di masjid jangan sampai ada pendakwah yang ketika menyampaikan ceramahnya di masjid condong kepada salah satu calon legislatif misalnya,” ungkap Irfan.

Ia menambahkan para peserta yang hadir bisa memhami materi yang di sampaikan oleh narasumber terkait politik uang dan politik identitas agar pemilu ini bukan mejadi salah satu faktor terpecahnya kesaatuan bangsa.

“Fatwa MUI mengarahkan itu agar politik itu tidak di bawa ke dalam masjid tapi kalau di luar tidak apa apa karena hak warga negara menentukan pilihan pemerintah kota berharap hari ini setelah kita diskusi bersama bisa dapatkan mendapatkan pengetahuan yang positif dan disebut untuk masyarakat sehingga masyarakat juga memahami bahwa kesatuan kebersamaan tanpa terpecah belah adalah hal yang utama dalam penyelenggaraan Pemilu,” tutupnya