Dorong Kolaborasi Lintas Sektor, BBPOM Makassar Perkuat Program Kabupaten/Kota Pangan Aman

Makassar, Radioalmarkaz.co.id – Upaya mewujudkan sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar menggelar kegiatan advokasi Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) serta evaluasi pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 secara daring, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini diikuti 102 peserta yang berasal dari 17 kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM Makassar dan Loka POM di Kabupaten Bone. Para peserta merupakan perwakilan dari berbagai instansi, seperti dinas kesehatan, pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, hingga pelayanan terpadu satu pintu.

Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan, dalam sambutannya menegaskan bahwa pangan merupakan hak dasar masyarakat yang memiliki peran strategis dalam berbagai aspek, mulai dari kesehatan hingga ketahanan nasional.

Menurutnya, penyediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak, terutama pemerintah daerah sebagai ujung tombak implementasi di lapangan.

“Keamanan pangan berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengentasan kelaparan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tantangan yang tengah dihadapi Indonesia, yakni fenomena double burden nutrition atau beban ganda gizi, berupa stunting dan obesitas, yang dinilai dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Program Kabupaten/Kota Pangan Aman sendiri merupakan inisiatif strategis dari Badan POM sejak 2021, yang dirancang untuk memperkuat sistem pengawasan pangan secara terpadu dari hulu hingga hilir.

“Program ini diharapkan mampu mendorong sinergi lintas sektor sehingga pengawasan pangan dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tambah Yosef.

Dalam sesi materi, Nurmahida Pagama memaparkan strategi pengisian instrumen penilaian mandiri KKPA.

Ia menekankan pentingnya kelengkapan data dukung serta penandaan dokumen agar proses verifikasi oleh evaluator dapat berjalan optimal.

“Pastikan setiap data memiliki nilai dukung yang kuat dan mudah diverifikasi. Jika masih ada kendala, kami siap memberikan pendampingan,” jelasnya.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan diskusi antara peserta dan narasumber, menunjukkan antusiasme tinggi dari pemerintah daerah dalam memperkuat sistem keamanan pangan.

Melalui kegiatan ini, BBPOM Makassar menegaskan bahwa keamanan pangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam membangun sistem pangan yang tidak hanya aman, tetapi juga berkelanjutan.

Dengan komitmen bersama, diharapkan setiap daerah mampu menjadikan keamanan pangan sebagai budaya, sekaligus fondasi dalam menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas 2045. (*)