Disos Makassar Berjejaring Bersama PKBIMendorong Kualitas Hidup Ideal Kaum Marjinal

MAKASSAR, RAZFM -Program INKLUSI yang dilaksanakan oleh PKBI Sulawesi Selatan bagi kelompok terpinggirkan adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal.

Andi Iskandar Harun, selaku Direktur Eksekutif PKBI Daerah dalam sambutannya mengatakan melalui program INKLUSI, juga berupaya mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara terlepas dari status gender dan sosialnya.

“Mengupayakan implementasi suatu kebijakan yang inklusif tentu tidak dapat
dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kerja bersama, kolaborasi, komunikasi dan
koordinasi seluruh pihak stakeholder terkait. Melihat situasi tersebut, tentunya
diperlukan upaya untuk mendorong tercapainya tujuan dasar tersebut.

Plt Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Armin Paera, menyampaikan dukungan yang diberikan berupa bantuan kepada kelompok marjinal atau transgender dapat berkelanjutan dan kedepannya akan menambah lagi jumlah kaum marjinal untuk pembinaan.

“Bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan peningkatan keterampilan dimana kita mengharapkan teman-teman dari transgender atau waria ini dapat mempunyai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidup ekonomi tanpa stigma tidak seperti dulu lagi bahwa mereka hidup di jalan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, ujar Armin.

Lanjut Armin, tahun depan itu kita akan tingkatkan artinya kalau kita mau lihat, ini menyangkut juga dengan keamanan dan ketertiban kota Makassar sendiri sebagai keinginan dari Wali kota bahwa ini menuju Makassar kota dunia, jadi jalan itu yang kita tempuh di dinas sosial, tutup Armin.

Farid Satria, selaku Project Officer PKBI, menambahkan pertemuan stakeholder di Tingkat Lokal, mendorong kerjasama kemitraan multi stakeholder dalam pemaksimalan mekanisme akses pemenuhan layanan dasar (adminduk, sosial, pendidikan, kesehatan) bagi Komunitas Ragam Gender, Lahirnya komitmen awal untuk kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) terkait mekanisme perlindungan dan bantuan sosial bagi kelompok terpinggirkan antara PKBI Sulawesi Selatan dan Dinas Sosial Kota Makassar.

Data akhir 2022 itu untuk penjaringan penertiban waria itu memang sudah tidak ada, indikasinya bahwa mereka dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi sudah tidak lagi di jalan dan mengandalkan keterampilan yang dia miliki walaupun itu ada di sektor informal, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota itu dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan.(RB)