Darurat PHK di Sulawesi Selatan, Pengusaha Desak Pemerintah Provinsi Bertindak Cepat

MAKASSAR, RADIOALMARKAZ.CO.ID – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi perhatian serius kalangan pengusaha.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indoensia (KSPSI) Basri mengatakan menyampaikan bahwa situasi ketenagakerjaan di Sulsel saat ini sudah masuk kategori darurat dan perlu segera direspons oleh pemerintah provinsi.

“Kami melihat bahwa tren PHK di Sulawesi Selatan meningkat tajam, terutama di daerah seperti Maros. Banyak perusahaan tidak mampu bertahan akibat tekanan biaya, pajak tinggi, serta daya beli masyarakat yang menurun karena banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan,” ungkapnya.

Basri meminta Gubernur Sulawesi Selatan dan seluruh jajarannya, termasuk Dinas Tenaga Kerja, untuk segera mengambil langkah konkret. Basri menilai, hingga saat ini, belum ada formulasi kebijakan nyata untuk mengantisipasi krisis ketenagakerjaan ini.

“Perlu ada subsidi atau insentif, terutama dalam hal perpajakan, agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Pemerintah juga harus memikirkan cara untuk menggerakkan kembali perekonomian, agar lapangan kerja tidak terus menyusut,” tegasnya.

KSPSI juga mengkritisi pelaksanaan program Job Fair (Jufair) yang dinilai hanya menjadi ajang formalitas tanpa memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja baru.

“Memang ada rekrutmen, tapi sebagian besar hanya menggantikan tenaga kerja yang sudah di-PHK. Tidak ada data valid soal investasi baru yang benar-benar membuka peluang kerja baru secara signifikan,” ujarnya.

Situasi ini disebutkan belum dibicarakan secara serius dalam forum tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Menurutnya, forum semacam ini penting agar solusi yang diambil bisa menyeluruh dan adil.

“Kami mendorong agar segera dilakukan pertemuan dengan seluruh stakeholder. Jangan sampai angka PHK di Sulsel menjadi yang tertinggi secara nasional karena minimnya antisipasi,” katanya Basri Saat di wawancara pagi Selasa (16/09) team redaksi radio Al-Markaz

Basri juga meminta agar pemerintah mengidentifikasi perusahaan yang berpotensi melakukan PHK untuk dilakukan pendekatan terlebih dahulu. Jika penyebabnya adalah tingginya biaya operasional, maka perlu disiapkan insentif seperti subsidi pajak, kemudahan pinjaman, atau dukungan lain.