BI Sulsel Support Pemerintah Daerah Tingkatkan Transaksi Digital

MAKASSAR, RAZFM – Dalam rangka mengakselerasi pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) di Sulawesi Selatan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (KPW Sulsel) menggelar Cash and Payment System Appreciation (CHAPTER) 2022 yang mengusung tema “Democratizing Digital Transformation through Synergy and Innovation”.

CHAPTER merupakan kegiatan tahunan yang digelar KPW Sulsel untuk memberikan apresiasi kepada stakeholder yang turut bersinergi dalam pengembangan EKD di Sulawesi Selatan.

Berbeda dengan perhelatan CHAPTER 2021 yang fokus kepada Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), CHAPTER 2022 menyasar lebih banyak stakeholder, mulai dari Pemerintah Daerah, masyarakat umum, modern retailer, hingga kelompok subsistence seperti pedagang pasar.

Pelaksanaan CHAPTER 2022 ini selaras dengan salah satu Program Strategis Bank Indonesia yaitu PS 06, memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan digital. Salah satu target yang ditetapkan dalam PS 06 adalah pangsa transaksi keuangan digital mencapai lebih dari 30% pada 2025.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rudy Bambang Wijanarko dalam sambutannya mengatakan pertumbuhan ekonomi inflasi intermediasi perbankan pemulihan ekonomi di Sulawesi Selatan terus berlanjut didorong oleh pelonggaran mobilitas masyarakat program kerja stimulus dan meningkatnya harga komoditas global.

“Inflasi Sulsel diperkirakan berada di atas rentang sasaran 13,31% pada akhir Tahun 2022 ini akibat kenaikan harga komoditas angkutan udara angkutan dalam kota minyak goreng dan bensin yang dipengaruhi oleh harga komoditas dan energi global,” terangnya.

Rudy menjelaskan peningkatan aktivitas ekonomi Sulsel juga tercermin dari perkembangan transaksi pembayaran baik tunai maupun non tunai.

“Peningkatan kebutuhan non tunai untuk masyarakat untuk perekonomian ditandai dengan meningkatnya outflow uang tunai hingga triwulan 3 2022 yang akan terus berlanjut pada triwulan 4 tahun 2022,” jelasnya.

Pertumbuhan transaksi digital kian meningkat yakni tumbuh 30,8 persen year on year.

“Dari sisi keuangan digital hingga Oktober 2022 ini nominal transaksi uang elektronik mencapai 5,53 triliun atau tumbuh 30,8 persen year on year dan nominal transaksi ATM atau debit mencapai 229,2 triliun atau tumbuh 36,2 persen year on year,” tambahnya.

Sementra itu Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemprov Sulsel, Tautoto Tanaranggina mengungkapkan digitalisasi telah membuka peluang-peluang baru dari berbagai bidang termasuk dalam sistem pembayaran.

“Dengan adanya sistem pembayaran digital kita dapat mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan termasuk pelayanan pemerintah yang jauh lebih efisien dan efektif oleh karena itu transformasi digital ditunggu pemerintah provinsi kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan harus terus didorong salah satunya melalui program kerja elektronikasi transaksi pemerintahan daerah,” pungkasnya

Lebih lanjut dirinya menuturkan penerapan sistem digital dapat mempermudah pengelolaan keuangan pemerintah.

“Kami menyadari bahwa sistem pembayaran digital dapat membantu pemerintah melalui pengelolaan keuangan dan transparan selain itu dengan sistem terintegrasi pemerintah dapat mengakses, mengelola, data-data keuangan yang akurat sehingga membantu perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih baik,” jelas Tautoto.

Tautoto berharap seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih menggenjot transaksi digital.

“Kita berharap bahwa seluruh Pemda fokus pada upaya peningkatan transaksi digital, untuk itu bann sulselbar perlu lebih pro aktif meningkatkan kualitas dan kuantitas pembayaran digital,” ujar Tautoto.

“Dengan adanya layanan keuangan digital yang aman dan terpercaya maka masyarakat Sulsel dapat lebih mudah mengakses produk layanan keuangan sehingga dapat membantu mobilitas pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.