Appi Soroti Lambatnya Digitalisasi Pemkot Makassar: Jangan Hanya Wacana Tiap Tahun

Makassar, Radioalmarkaz.co.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar harus menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar menjadi agenda rutin yang dipenuhi wacana, perencanaan, maupun kegiatan seremonial tanpa implementasi.

Menurutnya, digitalisasi harus memberikan dampak nyata melalui peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan pelayanan publik.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan Launching Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026, di Aston Hotel Makassar, Senin (13/7/2026).

Dalam arahannya, Munafri mengaku membutuhkan data dan progres nyata dari implementasi digitalisasi di seluruh perangkat daerah. Menurutnya, pembahasan mengenai digitalisasi selalu muncul setiap tahun, tetapi belum menunjukkan hasil yang signifikan.

“Saya butuh data dan progres digitalisasi. Hampir setiap tahun kita begini-begini saja. Yang dibutuhkan bukan lagi seremonial atau sekadar rapat pembukaan, tetapi realisasi dan implementasi yang jelas,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan digital harus berangkat dari kebutuhan (needs) masyarakat dan organisasi, kemudian diwujudkan menjadi solusi nyata (wants).

Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi tidak hanya menjadi proyek teknologi, tetapi mampu menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik.

Menurut Munafri, digitalisasi harus mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Jika sebelumnya suatu pekerjaan membutuhkan banyak tenaga dan waktu, melalui sistem digital pekerjaan tersebut harus dapat diselesaikan lebih cepat, lebih transparan, dan lebih aman.

“Digitalisasi adalah efisiensi dan keamanan. Digitalisasi bukan hanya memindahkan kertas ke ruang elektronik, tetapi mengubah tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, memangkas birokrasi, dan meminimalisasi potensi fraud,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan digitalisasi hanya dapat dicapai apabila seluruh jajaran pemerintah memiliki kesamaan cara pandang dan komitmen dalam menjalankannya. Perubahan sistem, kata Munafri, harus dibarengi dengan perubahan budaya kerja.

Munafri juga menyoroti masih banyaknya layanan publik yang berjalan secara konvensional. Ia mencontohkan pembayaran tagihan PDAM, retribusi parkir, hingga transaksi di pasar yang menurutnya harus mulai bertransformasi ke sistem digital.

Karena itu, ia menargetkan seluruh transaksi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sudah menggunakan sistem cashless pada tahun ini.

“Saya mau tahun ini pastikan seluruh transaksi di Pemerintah Kota Makassar sudah harus cashless. Tidak ada lagi pembayaran secara tunai,” tegasnya.

Ia meminta seluruh pembayaran, termasuk honor narasumber dan berbagai transaksi pemerintahan lainnya, diproses secara digital dengan waktu pencairan yang cepat setelah seluruh persyaratan administrasi dipenuhi.

Munafri turut mengapresiasi sejumlah langkah digitalisasi yang mulai diterapkan, seperti sistem penerimaan murid baru yang dinilai mampu mengurangi praktik manipulasi data. Meski belum sempurna, menurutnya sistem tersebut sudah menunjukkan kemajuan yang harus terus disempurnakan.

Selain mendorong digitalisasi, Munafri juga meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia menilai Perumda justru harus menjadi pelopor transformasi digital karena memiliki fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan layanan.

Di sisi lain, Munafri menyoroti rendahnya realisasi belanja sejumlah perangkat daerah. Ia menegaskan akan memanggil kepala OPD yang realisasi anggarannya masih di bawah 30 persen untuk memastikan percepatan pelaksanaan program pemerintah.

Menurutnya, belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat dan memperkuat daya beli di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Sebagai bentuk komitmen, Munafri menyampaikan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Juni akan segera dicairkan secara digital.

Namun ia juga memberikan peringatan bahwa evaluasi terhadap implementasi digitalisasi akan menjadi salah satu pertimbangan kebijakan pada tahun depan.

“Saya masih toleransi tahun ini. Tapi kalau digitalisasi ini tidak berjalan, tahun depan TPP 13 tidak akan ada,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Munafri meminta seluruh perangkat daerah, camat, hingga Perumda menjaga komitmen untuk mempercepat digitalisasi dan menghadirkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Ia optimistis transformasi digital yang dijalankan secara konsisten akan memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menekan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. (RB)