Pj Bupati Enrekang, Fokus 10 Program Priotas Sulsel di Antaranya Stunting

MAKASSAR, RADIOALMARKAZ.CO.ID – Haji Baba resmi dilantik sebagai Penjabat Bupati Enrekang oleh Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin di Kantor Gubernur Sulsel Selasa, 31/10/23.

Haji Baba menggantikan Muslimin Bando sebagai Bupati yang telah berakhir masa jabatannya.

Usai dilantik Pj Bupati Enrekang Haji Baba menyampaikan akan fokus kepada 10 program prioritas yang telah dijalankan Muslimin Bando yakni menguatkan ketahanan pangan, termasuk mengawal pemilu dan Pilkada tahun 2024 nanti.

“Konsep yang akan kita bangun yakni konsep keberlanjutan di Enrekang. Ada program prioritas nasional yang akan kita lanjutkan,” tukasnya.

Haji Baba menyebutkan penanganan stunting jadi perhatian penting di Enrekang data menunjukkan stunting di Enrekang masih di angka 19,4 persen dimana target nasional diangka 14 persen.

“Percepatan penurunan stunting, Enrekang saat ini masih tinggi diangka 19,4 persen. Target Presiden itu harus 14 persen di 2024. Masih ada 4,6 persen pekerjaan rumah kita dengan kolaborasi kita bisa wujudkan,” imbuh Baba.

Pj Bupati Enrekang menambahkan yang terpenting adalah soal ketahanan pangan yang juga menjadi atensi dari Pj Gubernur Sulsel.

Haji Baba mengatakan Enrekang tidak terlalu bermasalah soal pangan karena merupakan daerah agropolitan namun Haji Baba tetap menaruh perhatian lebih di sektor pangan ditengah musim kemarau saat ini.

“Soal ketahanan pangan saya kira Enrekang tidak ada masalah karena Enrekang daerah agropolitan. penghasil sayur-sayuran termasuk bawang merah untuk konsumsi di Sulsel,” imbuhya.

Lebih lanjut, kata Baba penanganan inflasi cukup terkendali di Enrekang sebab menjadi daerah produsen.

“Pengendalian inflasi. Ini juga tugas Pj, perlu dipahami bahwa titik penilain inflasi ajatappareng itu di Pare-Pare. Berpapaun besar inflasi di Pare-Pare sama di Enrekang. Inflasi tidak terlalu terasa di Enrekang karna daerah produsen,” imbuhnya.

Dirinya menuturkan tak kalah penting, bagaimana sukseskan pemilu dan pilkada 2024. Selanjutnya dilakukan pilkada serentak Gubernur dan Bupati/walikota di bulan September. Anggaran pun sudah disiapkan.

“Sudah terjawab beberapa bulan lalu saat rakor di Claro. Pak bupati sudah NPHD. 20 M untuk KPU, 6,6 M untuk bawaslu. Inikan harus 40 persen. Kalau 2024 nanti masuk di pokok sementara disusun,” tutupnya. (Shahibul Firdaus)