Penghujung Masa Jabatan Gubernur, Kecurangan PPDB Mesti Berakhir

MAKASSAR, RAZFM – Masa Jabatan Gubernur Sulsel akan berakhir pada bulan september mendatang Salah satu Program Prioritas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman adalah bidang pendidikan.

Sebelumnya pernah di utarakan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Setiawan Aswad.

“Saya kira selama ini berasa pada bidang pendidikan, itu terkait dengan indeks pemahaman manusia disitu sekolah dan seterusnya,” ujarnya Saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPRD Sulsel pada jumat, (26/5/2023) lalu.

Namun warna buram yang sering hadir dalam pendidikan di Sulsel pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru, terutama di wilayah dengan penerapan sistem penerimaan zonasi.

Diketahui, PPDB tahun ajaran 2023-2024 akan dimulai pada bulan juni mendatang, pendaftaran itu secara online.

Sebelumnya juga , pihak Pemprov Sulsel terus melakukan upaya untuk melakukan kecurangan proses PPDB tahun ajaran ini salah satunya Discapil Sulsel bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan Sulsel yaitu memberikan akses kepada pihak sekolah SMA-SMK sederajat untuk bisa mengakses dan memrifikasi Kartu keluarga, sehingga tidak ada lagi penumpukan atau kecurangan pada proses PPDB secara Zonasi.

Tak hanya itu pihak Dinas Pendidikan Sulsel, sebelumnya juga menyampaikan akan melakukan rapat teknis sebagai bentuk antispasi dan pemaksimalan proses PPDB tahun ini.

Pengamat Pemerintahan Unhas Ali Armunanto berpandangan bahwa, Program Prioritas tentu mempunyai tahapan-tahapan yang dimulai dengan penjadwalannya, implementasinya dan evaluasi.

Kata dia, evaluasi dari pelaksaan program pada tahun sebelumnya itu harus menjadi umpan balik dengan tujuan pemaksimalan, pun dengan program dunia pendidikan yang acap kali memantik ribut pada saat proses PPDB tiba.

“Evaluasinya menjadi feed back. Nah kalau kita misalnya seharusnya kan tahun ini sudah ada evaluasi dari tahun sebelumnya. Jika masih terjadi kesalahan yang sama atau kecurangan yang sama maka tentu kita pertanyakan bagaimna proses pengawasan dalam program ini,” tukasnya, Senin (29/5/2023).

Bahkan kata dia, pemaksimalan program gubernur dalam hal dunia pendidikan itu harus betul betul melakukan evaluasi yang maksimal terhadap orang-oramg yang memiliki peran didalamnya terutama pada proses PPDB.

“Kita berharap memang tahun ini juga tahun terakhir dari masa jabatan Gubernur tentu kita berharap ada perbaikan, bahwa siswa diterima di sekolah karena kompetensinya, kedua sesuai dengan zonasinya, jangan lagi ada siswa titipan yang notabene keluarga pejabat atau lebih para karena membayar. Perbaikan sistem penerimaan siswa diharapkan ada perubahan di sisa waktu masa jabatan gubernur,” jelasnya.

Ia melanjutkan, hal itu tentu menjadi PR tersendiri untuk pihak Dinas Pendidikan Sulsel, dan mesti memiliki langkah agar kisruh PPDB iti tidak terjadi lagi seperti tahun sebelumnya.

“Tentu ini menjadi PR bagi dinas pendidikan karena tahun lalu juga kan masih ada demo, masih ada yang mempertanyakan, tahun ini kita berharap tidak ada lagi tindak kecurangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Pemerintahan Univerrsitas Brawijaya, Masriadi Patu mengutarakan, masalah pada proses PPDB itu merupakan masalah yang terbilang ringan dalam dunia pendidikan.

Kata dia, hal itu (Kecurangan PPDB) mesti diselesaikan sebagai bentuk realisasi program prioritas gubernur dalam dunia pendidikan dan itu menjadi tugas khusus untuk Dinas Pendidikan.

“Jangan sampai dengan persoalan sepele dalam dunia pendidikan itu menjadi indikator masyarakat menilai keberhasilan pemprov dalam dunia pendidikan, apalagi ini kan sudah penghujung masa jabatan gubernur dinas terkait harus bekerja maksimal,” pungkasnya.