KPU Sulsel, Cegah Money Politik Lewat Nilai-Nilai Kepemiluan

MAKASSAR, RAZFM – Praktik money poltik atau politik uang seakan menjadi budaya di masyarakat. Dampak buruknya pasti sangat merugikan masyarakat karena suaranya dibeli serta merusak demokrasi.

Komisioner KPU Sulawesi Selatan (Sulsel) Misna M Attas mengatakan praktik politik uang sangat merusak mental sehingga masyarakat kurang cerdas memilih pemimpin.

“Tersimpan keprihatinan ada praktik pemilu yang korup berlangsung misalnya politik uang, menyebabkan disorientasi nilai ditengah-tengah masyarakat sehingga nilai-nilai yang salah seolah-olah menjadi benar inikan sebuah kerusakan mental yang seperti sudah menjadi jamak ini harus kita rubah,” ungkapnya usai Workshop Pemilu Serentak pada Media Sabtu, 11/02/23.

Dirinya mengungkapkan salah satu pencegahan praktik kecurangan dalam pemilu yakni dengan workshop pemilu serentak kepada media.

“Workshop ini digelar supaya pemilu ini bisa diperbaiki kalau secara prosedural kan makin hari makin baik tetapi nilai-nilai kepemiluan itu yang menjadi tanggung jawab bersama,” terangnya.

Misna menuturkan pentingnya pemahaman nilai Kepemiluan di masyarakat agar lebih bijak dan kritis dalam memilih seorang pemimpin.

“Pemilu bukan hanya memberikan suara, tetapi berkaitan dengan dimensi kehidupan kita dalam bernegara ya misalnya saja bagaimana pembangunan kesehatan, penegakan hukum, berkaitan semua dengan kepemiluan, mengawalinya dengan memilih orang yang punya kapasitas untuk menjadi wakil rakyat yang mengurusi kepentingan rakyat dan negara,” papar Misna.

Lebih lanjut, saat ditanya cara mengatasi money politik, Misna menjelaskan perlu perbaikan pandangan Poltik yang baik di masyarakat.

“Salah satu cara ini kemudian kita melakukan riset sampai kepelosok-pelosok tapi memang ya kita mendapatkan juga fakta bahwa memang narasi masyarakat tentang politik itu buruk saat ini, kita harus perbaiki karena sebenarnya itu kan kebalikannya politik itu sesuatu yang baik, politik ini yang menjadi dapur bangsa dimana semua kebijakan diramu oleh politik,” imbuhnya.

Dirinya berharap target partisipasi masyarakat ke TPS sebesar 77,7 persen ditahun 2024 bisa tercapai, dengan pemilih yang cerdas dan kritis.

“Tahun 2019 itu kita melampaui kurang lebih 81 persen tapi kita jangan terkecoh dengan angka-angka kita berharap orang yang datang ke TPS itu betul-betul pemilih yang kritis dan cerdas,” pungkasnya.

Misna meminta masyarakat agar paham kedaulatanya, bahwa rakyatlah penguasa sesungguhnya dalam benegara.

“Penguasa sesungguhnya dari negara ini rakyat, mereka adalah ibarat sebuah perusahaan besar rakyat ini adalah komisiaris atau pemiliknya,” ujarnya.