Pertamina Imbau Warga Beli Pertalite di SPBU Resmi, Antrean Disebut Berangsur Normal

MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.id– Kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan disebut mulai berangsur normal. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan pelayanan di SPBU berjalan dan antrean relatif terkendali.

Pertamina mengimbau masyarakat melakukan pengisian Pertalite langsung di SPBU resmi untuk mendapatkan BBM dengan harga sesuai ketentuan.

Pjs. Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Okky Aditya Wibowo, mengatakan masyarakat tidak perlu melakukan pembelian BBM secara berlebihan.

“Antrean di SPBU saat ini sudah lebih terkendali dan pelayanan berjalan lancar. Kami mengimbau masyarakat melakukan pengisian langsung di SPBU resmi Pertamina agar mendapatkan Pertalite dengan harga sesuai ketentuan, sekaligus memastikan takaran dan kualitas BBM yang diterima,” ujar Okky.

Pertamina juga mengingatkan bahwa penjualan BBM secara eceran maupun melalui Pertamini bukan bagian dari jaringan distribusi resmi Pertamina. Harga BBM yang dijual pedagang eceran ditentukan masing-masing penjual dan tidak menjadi acuan harga resmi Pertamina.

Masyarakat yang membutuhkan Pertalite diarahkan melakukan pengisian langsung di SPBU resmi. Selain memperoleh harga sesuai ketentuan, pengisian di SPBU berada dalam pengawasan sesuai ketentuan metrologi.

Pertamina turut mengingatkan adanya konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.

Dalam keterangannya, Pertamina merujuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar bagi pihak yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan pemantauan stok dan realisasi penyaluran BBM di Sulawesi Selatan terus dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi.

Masyarakat juga diimbau menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying yang berpotensi menimbulkan kepadatan pelayanan. (*)