Lewat RGS 2026, OJK Dorong Sektor Keuangan Lebih Tangguh dan Berintegritas

JAKARTA, Radioalmarkaz.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sebagai strategi utama menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era digital.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Komitmen itu disampaikan dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity yang berlangsung di Jakarta, Selasa (14/7).

Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, mengatakan organisasi saat ini dihadapkan pada dinamika risiko yang semakin kompleks, mulai dari ancaman keamanan siber, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), ketidakpastian geopolitik, perubahan regulasi, hingga dampak perubahan iklim.

Menurutnya, penerapan governance, risk, and compliance (GRC) tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban regulasi, melainkan menjadi elemen penting dalam menjaga ketahanan organisasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan.

“Tata kelola yang baik akan memastikan setiap kebijakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik,” ujar Sophia.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola juga selaras dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita, khususnya dalam mendorong reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Ferry Irawan, menilai tata kelola yang kuat merupakan faktor penting dalam menciptakan kepastian usaha sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.

Menurut Ferry, konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi potensi risiko sejak dini sehingga organisasi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tetap kompetitif di tengah gejolak ekonomi global dan volatilitas pasar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan bahwa transformasi digital harus dimanfaatkan sebagai sarana meningkatkan produktivitas nasional.

Ia menilai inovasi teknologi perlu didukung tata kelola yang baik agar mampu menciptakan kepercayaan publik sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi.

RGS 2026 menghadirkan sejumlah pakar nasional dan internasional dari berbagai institusi, di antaranya Meta, United Nations Office for Project Services (UNOPS), University of Antwerp, Orbis Business School, Danantara Indonesia, Bank CIMB Niaga, BCA, dan BTN.

Forum yang digelar secara hibrida tersebut diikuti lebih dari 20 ribu peserta yang berasal dari regulator, industri jasa keuangan, akademisi, hingga asosiasi profesi di bidang governance, risk, and compliance.

Pada kesempatan yang sama, OJK juga menyelenggarakan Innovation Paper Competition Volume 2 bertema Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future. Kompetisi tersebut berhasil menghimpun 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia.

Melalui penyelenggaraan RGS 2026, OJK berharap kolaborasi antara regulator, industri, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif, dan berintegritas sebagai bagian dari upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. (*)