Sidak di SMPN 6 dan SMPN 3 Makassar, Appi Pastikan Proses Seleksi Berjalan Transparan,

MAKASSAR, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung memantau proses verifikasi pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di sejumlah sekolah, Rabu (17/6/2026).

Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru berjalan transparan, objektif, akuntabel, serta bebas dari praktik kecurangan maupun titip-menitip.

Peninjauan diawali di UPT SPF SMP Negeri 6 Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Ujung Pandang, kemudian dilanjutkan ke UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar di Jalan Baji Gau, Kecamatan Mamajang.

Di kedua sekolah tersebut, Munafri meninjau langsung ruang verifikasi dan berdialog dengan para petugas yang bertugas memeriksa dokumen serta data calon peserta didik.

“Saya turun langsung memantau untuk memastikan SPMB 2026 berjalan transparan. Ini membutuhkan verifikator yang benar-benar kuat dan jeli agar seluruh aturan berjalan sesuai ketentuan,” tegas Munafri.

Menurutnya, saat ini proses penerimaan siswa baru masih berada pada tahap verifikasi jalur non-domisili yang meliputi jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi. Tantangan yang lebih besar diperkirakan akan muncul saat pembukaan jalur domisili karena jumlah pendaftar yang jauh lebih tinggi.

“Kita tidak mau ada ketidakadilan dalam proses penerimaan siswa baru ini,” ujarnya.

Munafri menegaskan Pemerintah Kota Makassar berkomitmen memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik tanpa perlakuan khusus maupun intervensi pihak tertentu. Karena itu, seluruh data yang masuk harus diverifikasi secara ketat dan profesional.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur tertentu dengan imbalan tertentu.

“Jangan lagi percaya calo-calo. Silakan datang langsung ke sekolah jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum dipahami. Semua sudah disiapkan kanal pengaduan dan pelayanan informasi,” katanya.

Ketua IKA Fakultas Hukum Unhas itu menekankan bahwa prinsip utama pelaksanaan SPMB adalah keadilan.

“Misalnya ada yang rumahnya hanya berjarak 200 meter dari sekolah tetapi tidak diterima, sementara yang rumahnya 2 kilometer justru diterima karena ada kedekatan tertentu. Hal seperti itu tidak boleh terjadi. Kita ingin memastikan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sistem Digital Perkuat Transparansi

Selain pengawasan langsung di lapangan, Pemkot Makassar juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat transparansi proses penerimaan siswa baru.

Melalui aplikasi dan dasbor pendaftaran yang dapat dipantau secara real-time, masyarakat dapat melihat perkembangan status verifikasi secara terbuka.

“Kita menggunakan aplikasi untuk memastikan keterbukaan informasi, akses yang lebih mudah, real-time, dan benar-benar harus dijaga,” ujar Munafri.

Menurutnya, sistem digital menjadi instrumen penting untuk mempersempit ruang terjadinya manipulasi data maupun praktik-praktik yang berpotensi merugikan calon peserta didik.

“Khususnya para verifikator harus memastikan anak-anak ini bisa terserap dengan baik sesuai kuota yang dimiliki sekolah,” tambahnya.

Dari hasil pemantauan, proses verifikasi di sekolah-sekolah yang dikunjungi dinilai berjalan efektif dan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Dukungan sistem digital memungkinkan pemeriksaan data dilakukan lebih cepat, akurat, dan transparan.

Progres Verifikasi Capai 70 Persen

Dalam kesempatan tersebut, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Andi Gita Namira Patigana, mengungkapkan bahwa progres verifikasi SPMB 2026 menunjukkan perkembangan positif.

Menurutnya, pada hari kedua pelaksanaan, rata-rata penyelesaian verifikasi berkas di sejumlah sekolah masih berada di bawah 50 persen. Namun hingga Rabu (17/6/2026), capaian tersebut meningkat menjadi sekitar 70 persen.

“Pada hari kedua rata-rata verifikasi masih di bawah 50 persen. Alhamdulillah hari ini sudah mencapai sekitar 70 persen,” ujar Gita.

Meski demikian, ia menilai koordinasi antara Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah yang masih memiliki tunggakan verifikasi perlu terus diperkuat agar seluruh proses dapat diselesaikan tepat waktu sebelum pengumuman hasil seleksi.

Menurutnya, keterlambatan verifikasi umumnya terjadi di sekolah-sekolah favorit yang menerima jumlah pendaftar sangat besar, terutama dari jalur prestasi.

“Memang ada beberapa sekolah yang jumlah pendaftarnya menumpuk. Biasanya sekolah-sekolah unggulan yang banyak diminati siswa berprestasi seperti SMP Negeri 6 dan beberapa sekolah favorit lainnya. Namun sejauh ini progres verifikasinya terus bergerak,” jelasnya.

Antisipasi Lonjakan Jalur Domisili

Menghadapi pembukaan jalur domisili yang diperkirakan akan diikuti jumlah pendaftar lebih besar dibanding jalur non-domisili, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi.

Salah satu fokus utama adalah kesiapan infrastruktur teknologi, terutama kapasitas server, agar sistem tetap stabil saat terjadi lonjakan akses secara bersamaan.

“Untuk persiapan teknis, kami sudah menyiapkan kapasitas server yang memadai agar mampu mengantisipasi penumpukan pendaftar pada jalur domisili nanti,” kata Gita.

Selain itu, sekolah-sekolah yang berpotensi menerima pendaftar dalam jumlah besar juga diminta menambah jumlah petugas verifikasi agar proses pemeriksaan berkas berjalan lebih cepat.

“Kami meminta sekolah-sekolah yang berpotensi menerima pendaftar dalam jumlah besar untuk menyiapkan verifikator lebih banyak. Jalur non-domisili ini menjadi cerminan awal, sementara pada jalur domisili jumlah pendaftarnya diperkirakan akan jauh lebih besar,” tuturnya.

Munafri menambahkan, jumlah verifikator akan disesuaikan dengan volume pendaftar yang masuk agar kualitas pelayanan tetap terjaga.

“Kalau jumlah pendaftar besar, tentu verifikator harus ditambah. Kita berkejar dengan waktu, tetapi kualitas verifikasi juga harus tetap terjaga,” pungkasnya.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, pendaftaran Jalur Non-Domisili jenjang PAUD, SD, dan SMP berlangsung pada 15–17 Juni 2026, dengan pengumuman hasil seleksi pada 18 Juni 2026. Sementara pendaftaran Jalur Domisili dijadwalkan berlangsung pada 22–26 Juni 2026.

Dalam pemantauan tersebut, Wali Kota Makassar didampingi Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar Andi Gita Namira Patigana, jajaran Dinas Pendidikan Kota Makassar, pihak kecamatan, serta pihak sekolah. (*)