KPU Makassar Perkuat Sinergi di Tallo, Data Pemilih Bermasalah Jadi Sorotan

MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.id – Upaya memperbaiki kualitas data pemilih terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar melalui koordinasi langsung dengan pemerintah wilayah. Kali ini, KPU menyambangi Kecamatan Tallo dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) 2026, Senin (4/5/2026).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Camat Tallo, Andi Husni, bersama jajaran lurah setempat. Pertemuan difokuskan pada penguatan sinergi lintas stakeholder guna memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir.

Anggota KPU Makassar, Sapri, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga sebagai langkah konkret memperkuat peran pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam proses validasi data.

Ia menyoroti masih ditemukannya data pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, seperti warga yang telah pindah domisili, meninggal dunia, hingga yang berstatus anggota TNI/Polri namun masih tercatat dalam daftar pemilih.

“Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan pembaruan data berjalan maksimal, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan data mereka,” ujarnya.

Sebagai bagian dari sosialisasi, KPU Makassar juga memasang standing banner layanan pelaporan perubahan data pemilih di area publik. Media ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta berperan aktif dalam pemutakhiran data.

Menanggapi hal tersebut, Andi Husni menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program PDPB. Ia berencana menginstruksikan seluruh kelurahan di wilayahnya agar lebih aktif dalam proses pendataan.

“Kami akan menerbitkan edaran ke seluruh kelurahan agar ikut terlibat aktif. Bahkan jika memungkinkan, banner sosialisasi akan dipasang di setiap kelurahan agar informasi lebih luas menjangkau masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, camat bersama lurah juga melakukan pengecekan data secara langsung guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi riil di lapangan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara KPU dan pemerintah kecamatan untuk menghadirkan data pemilih yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai fondasi utama pelaksanaan pemilu yang berkualitas. (*)