Partisipasi Kelompok Rentan Diperkuat, Kemendagri Gandeng Mitra Internasional

MAKASSAR – Pemerintah terus memperkuat perencanaan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan kelompok rentan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Hal ini disampaikan dalam kegiatan diseminasi panduan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan dalam Musrenbang RKPD dan Musrenbang tematik yang digelar pada 8–9 April 2026.

Perwakilan Direktorat PEIPD Kementerian Dalam Negeri, Dwi Mei Kusumo Wardani menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah sekaligus memperkuat kapasitas dalam mengakomodasi aspirasi kelompok rentan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Melalui diseminasi ini, kami ingin memastikan partisipasi kelompok rentan benar-benar terintegrasi dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan APBD,” ujarnya.

Ia menambahkan, panduan tersebut telah melalui proses panjang sejak 2025, mulai dari diskusi awal, penyusunan draft, hingga konsultasi publik yang melibatkan berbagai organisasi masyarakat, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia.

Panduan ini kemudian ditetapkan melalui surat edaran pada Januari 2026 dan kini disosialisasikan secara luas kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
Kegiatan ini diikuti sekitar 120 peserta dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan.

Sementara itu, Konsul Jenderal Australia, Todd Dias menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif tersebut.

Ia mengaku senang melihat komitmen pemerintah Indonesia, khususnya Kemendagri, dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Australia sebagai negara tetangga sangat mendukung upaya ini. Partisipasi masyarakat, termasuk kelompok rentan, menjadi kunci penting dalam pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya dirapat desiminasi panduan dan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan Rabu, (08/04) di Hotel Four Point Makassar.

Menurutnya, kolaborasi antarnegara dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk memastikan pembangunan tidak meninggalkan kelompok tertentu.

Di sisi lain, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda, Erlan Triska mengungkapkan sejumlah isu strategis di Sulawesi Selatan, mulai dari akses layanan bagi penyandang disabilitas, perlindungan perempuan dan anak, hingga persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan kelompok rentan bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi bagian penting dalam menciptakan pembangunan yang adil dan merata.
Melalui Musrenbang tematik, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan ruang partisipasi yang lebih luas, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. (RB)