Helmy Budiman: Pembebasan Lahan Jadi Kunci Proyek PSEL Makassar

Makassar, Radioalmarkaz.co.id- Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai mematangkan tahapan awal pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), dengan fokus utama pada pembebasan lahan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman dalam keterangannya  menjelaskan, pemerintah kota harus memastikan status kepemilikan lahan dapat dibebaskan sesuai aturan sebelum proyek berjalan.

“Kita harus memastikan lahan ini bisa dibebaskan oleh pemerintah kota, sehingga batasannya jelas dan dapat segera diajukan ke kementerian terkait,” ujarnya.

Ia menyebut, kebutuhan lahan untuk proyek PSEL berada di kisaran 7 hektare. Namun, pemerintah berencana menyiapkan sekitar 8 hektare guna memberi ruang fleksibilitas dalam desain dan pembangunan fasilitas.

“Lahan ini masih memungkinkan dikembangkan hingga 10 sampai 12 hektare, tapi tahap awal kita siapkan sekitar 8 hektare,” jelasnya saat mendampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di TPA Antang Selasa (07/04)

Selain pembebasan lahan, proses pematangan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan dalam peraturan presiden terkait proyek strategis nasional.

Helmy menegaskan, penanganan sampah di Makassar saat ini menghadapi dua tantangan utama, yakni pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pembangunan PSEL yang harus berjalan secara paralel.

Pemerintah menargetkan, pada tahun 2026 tidak ada lagi sistem pembuangan terbuka atau open dumping, dan seluruh TPA beralih ke sistem sanitary landfill.

“Peralihan ini harus berjalan bersamaan dengan pembangunan PSEL agar penanganan sampah lebih optimal,” tegasnya.

Untuk mendukung operasional, pemerintah juga akan membuka akses jalan baru agar mobilisasi alat berat dapat berjalan lebih efektif.

Terkait pembiayaan, proyek ini telah masuk dalam skema APBD, namun masih memerlukan penyesuaian melalui mekanisme pergeseran anggaran dengan pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Ini proyek strategis, jadi kami akan terus berkoordinasi untuk memastikan proses anggaran berjalan sesuai aturan,” katanya.

Proyek PSEL di Makassar merupakan bagian dari program nasional dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp3 triliun. Proyek ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga berdampak pada aspek sosial masyarakat.
Pemerintah pusat sendiri memberikan waktu enam bulan untuk tahap persiapan.

Helmy optimistis target tersebut dapat tercapai dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada.
Selain itu, pemerintah akan memastikan proses sosialisasi kepada masyarakat berjalan dengan baik guna menghindari potensi konflik di lapangan.

“Ini proyek negara yang manfaatnya besar bagi masyarakat, sehingga sosialisasi harus dilakukan secara maksimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan proyek nantinya akan melalui mekanisme tender terbuka. (RB)