Uji Kompetensi dan Wawancara Rampung, Penetapan Kepsek Tunggu Administrasi
Makassar, Radioalmarkaz.co.id- Proses percepatan penetapan kepala sekolah definitif mulai memasuki tahap koordinasi lintas instansi.
Kepala dinas pendidikan Kota Makassar Achi Soleman menegaskan bahwa langkah administrasi saat ini tengah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, persuratan percepatan sudah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK). Selanjutnya, proses tersebut dikoordinasikan bersama BKPSDM melalui sistem yang tersedia dalam KSPSTK.
“Dari Dirjen GTK sudah menyampaikan persuratan untuk percepatan definitif kepala sekolah. Jadi ini sementara kami berkoordinasi dengan BKPSDM dengan sistem yang tersedia saat ini di dalam sistem KSPSTK. Semoga ini terpenuhi semuanya, baru kita laksanakan,” ujar Achi.
Target Waktu Tunggu Konfirmasi BKPSDM
Terkait jadwal pelaksanaan, Achi meminta agar kepastian waktu dikonfirmasi langsung ke BKPSDM.
Namun, ia menyebut jika merujuk pada pernyataan internal BKD/BKPSDM, proses tersebut ditargetkan rampung paling lambat pekan depan.
“Untuk perkiraan waktu, tolong konfirmasi ke BKD (BKPSDM). Tapi jika pernyataan BKD adalah paling lambat pekan depan, semoga itu bisa terwujud karena kami juga memasukkan dulu di dalam sistem,” jelasnya, saat ditemui di balikota Selasa (03/02).
Ia menambahkan, pengusulan bakal calon kepala sekolah harus melalui tahapan input data terlebih dahulu ke dalam sistem KSPSTK, sesuai petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
Tahapan Seleksi Sudah Dilalui
Dari sisi teknis, Achi memastikan tidak ada hambatan berarti. Seluruh peserta telah melalui tahapan uji kompetensi dan uji wawancara sebagai bagian dari proses seleksi.
“Secara teknis, insyaallah tidak ada kendala karena kita sudah melalui uji kompetensi dan uji wawancara. Hasilnya ini memang akan disandangkan antara hasil tes kompetensi dan wawancara tersebut,” ungkapnya.
Hasil akhir nantinya akan mengintegrasikan nilai dari kedua tahapan tersebut sebelum ditetapkan sebagai kepala sekolah definitif. Pemerintah berharap proses ini dapat berjalan lancar sehingga kebutuhan kepemimpinan sekolah dapat segera terpenuhi.



