3 Tahun Mangkarak, Proyek Jembatan Desa Matano Terhenti

MAKASSAR, RAZFM – Proyek pembangunan jembatan yang berada di Desa Matano, Kabupaten Luwu Timur (Lutim) terhenti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan jembatan tersebut dilakukan pada bulan empat tahun 2020 dan waktu penyelesaiannya pada bulan Agustus 2020 lalu.

Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulsel, Irawan Dermayasamin mengatakan untuk paket jembatan tahun 2020 ini belum dapat dilanjutkan.

Kata dia, Hal itu disebabkan karena terkendala administrasi yang menyebabkan putus kontrak antara Pemprov Sulsel dengan kontraktor.

“Kemarin itu ada admistrasi putus kontrak, dan ada beberapa temuan juga. Jadi itu dulu yang harus kami selesaikan. Baru bisa dilanjutkan,” kata Irawan saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

Ia mengaku, pihaknya tidak dapat melanjutkan pengerjaan, sebelum permasalahan terkait temuan diselesaikan. Namun, pihaknya mengklaim proyek tersebut telah menjadi perhatian.

“Kami akan bahas untuk penyiapan anggaran tahun selanjutnya. Cuman untuk 2023 ini belum ada, kami benahi dulu temuan-temuannya,” ungkapnya.

“2023 ini ada 10 lokasi (pengerjaan jembatan) tapi tidak ada di Luwu Timur,” sebutnya.

Pun dengan masyarakat Matano sambung Irawan Dermayasamin, yang berinisiatif untuk mengumpulkan dana guna membangun jembatan sementara. Pihaknya akan segera mengecek kembali informasi tersebut.

Sekedar informasi, jembatan yang panjangnya 6 meter dan lebar 3 meter tersebut baru memasuki progres 20 persen lalu ditinggalkan oleh kontraktornya.

Diketahui, di tahun 2023 ini ada 10 paket jembatan yang sedang tahap pengerjaan di beberapa lokasi yang dilakukan pemprov Sulsel Seperti, Toraja, Soppeng, Wajo, Makassar, dan Selayar.

Sementara itu, Pengamat Tata Ruang dan Wilayah Kota, Nur Syam AS menuturkan, sekaitan dengan mangkraknya proyek jembatan tersebut tentu itu juga akan mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat.

Kata dia, aspek dalam kehidupan masyarakat yang dapat terganggu seperti aspek ekonomi sebab akses jalan adalah salah satu faktor utama rotasi ekonomi.

“Jadi untuk akses jalan seperti, jembatan, jika itu masuk kedalam jalan nasioanal, tentu harus menjadi perhatian pemerintah pusat, bersinergi dengan pemerintah provinsi juga kabupaten dalam menyelesaikan permasalahan pada pembangunan jembatan, “sebutnya.

Menurutnya, pemerintah mesti memperhatikan, serta mencari solusi untuk sesegera mungkin melanjutkan pembangunan jembatan.

Ia berpendapat, jika dibiarkan mangkrak terlalu lama dapat memicu pembekangkaan biaya jembatan karena faktor material yang sebelumnya telah ada.

“Karena kan material ada yang dimakan usia dan ada juga yang tidak termakan usia, jadi yang material yang makan usia ini bisa jadi pemicu bertambahnya biaya pembangunan jembatan itu,” paparnya.

“Untuk mengatasi itu pemerintah harus punya inisiatif untuk mengatasi hal itu,”pungkasnya.(SB)