Disdik Makassar Pastikan Tak Ada Siswa SMP “Hilangan” dari Dapodik

Makassar, Radioalmarkaz.co.id- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menegaskan bahwa seluruh siswa SMP di Kota Makassar telah tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya kabar yang menyebut ratusan siswa tidak terdaftar dan harus mencari sekolah baru.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menyatakan informasi tersebut tidak sesuai fakta. Ia memastikan tidak ada siswa yang terabaikan dalam pendataan resmi.

“Semua siswa yang bersekolah di Makassar sudah masuk dalam sistem Dapodik, baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Achi, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, persoalan ini berawal dari penerapan kebijakan pembatasan jumlah siswa maksimal 32 orang per rombongan belajar pada tahun ajaran 2024/2025. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga efektivitas proses belajar mengajar.

Di sejumlah sekolah favorit, tingginya minat pendaftar menyebabkan kuota cepat terpenuhi. Beberapa sekolah mengusulkan penambahan rombongan belajar ke pemerintah pusat dan sebagian disetujui.

Namun, bagi sekolah yang tidak mendapat tambahan kuota, dilakukan penyesuaian dengan mendistribusikan siswa ke sekolah lain yang masih memiliki daya tampung.
“Anak-anak tetap bersekolah secara fisik dan tetap terdata.

Jika tidak tercatat di satu sekolah, maka sudah ditempatkan di sekolah lain sesuai kuota yang tersedia,” jelasnya.

Achi menambahkan, hasil PPDB tahun lalu telah diselesaikan dan seluruh siswa sudah tersebar di satuan pendidikan yang memiliki daya tampung.

Saat ini, Makassar memiliki sekitar 54 SMP negeri dan kurang lebih 180 sekolah swasta, termasuk madrasah dan pesantren. Dengan jumlah tersebut, daya tampung pendidikan dinilai cukup jika dikelola secara seimbang antara sekolah negeri dan swasta.

Ia juga mengingatkan orang tua agar tidak memaksakan anak masuk ke sekolah tertentu apabila kuota telah terpenuhi. Dalam sistem PPDB, tersedia tiga pilihan sekolah, termasuk sekolah swasta yang tidak berbayar.

“Sekolah swasta juga menjadi bagian dari solusi. Mutunya tidak kalah karena pemerintah pusat juga memberikan dukungan sarana dan prasarana secara proporsional,” katanya.

Disdik Makassar berkomitmen menjaga akurasi pendataan untuk menghindari persoalan administrasi seperti e-Rapor maupun penerbitan ijazah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.

“Kami pastikan semua anak aman, terdata, dan tetap mendapatkan hak pendidikannya,” tutup Achi. (RB)