Munafri Arifuddin, Instruksikan Inovasi Pengelolaan Sampah hingga Tingkat Kelurahan

Makassar, Radioalmarkaz.co.id-Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menggelar rapat koordinasi bersama camat, lurah, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas penanganan sampah di Kota Makassar, Senin (6/4), di Balai Kota Makassar.

Dalam rapat tersebut, Munafri menyoroti tingginya volume sampah yang mencapai sekitar 800 ton per hari. Namun, kapasitas pengangkutan saat ini baru mampu menjangkau sekitar 67 persen.

“Artinya masih ada lebih dari 30 persen sampah yang berpotensi tidak terangkut. Kalau dihitung, itu sekitar 240 ton per hari. Ini menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Munafri meminta camat dan jajaran terkait menyusun alur baru sistem pengangkutan sampah, sekaligus memastikan ketersediaan armada pengangkut dapat segera dianggarkan.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi waktu antara pembuangan dan pengangkutan sampah agar tidak terjadi penumpukan di ruang publik.

“Jangan sampai sampah dibuang jam 7 pagi, tapi diangkut siang hari. Ini harus diatur agar masyarakat tidak melihat tumpukan sampah di jalan,” tegasnya.

Selain itu, Munafri menegaskan agar tidak ada lagi sampah yang ditumpuk di trotoar maupun sudut jalan. Ia meminta pelaku usaha, seperti rumah makan, untuk menempatkan sampah di area masing-masing dan membuangnya sesuai jadwal pengangkutan.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem penilaian dan pembayaran retribusi sampah, khususnya untuk sektor komersial.

Munafri mendorong penerapan digitalisasi pembayaran guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Pembayaran sampah komersial harus dihitung dengan baik dan dilakukan secara digital. Ini penting untuk memastikan keadilan dan pertanggungjawaban,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya pembaruan data penerima subsidi iuran sampah bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, data yang ada saat ini belum sepenuhnya akurat dan perlu diperinci hingga tingkat bawah.

“Kita ingin memastikan subsidi tepat sasaran, terutama bagi warga yang benar-benar tidak mampu membayar iuran sampah,” katanya.

Munafri juga menginstruksikan para camat dan lurah untuk melakukan peninjauan terhadap data petugas kebersihan. Ia menekankan pentingnya validasi guna menghindari adanya data fiktif yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

“Saya yakin masih ada data siluman. Ada nama tapi belum tentu orangnya ada. Ini harus dipastikan,” tegasnya.

Ia turut membandingkan biaya pengelolaan sampah Makassar yang mencapai hampir Rp1 juta per ton, lebih tinggi dibandingkan daerah lain seperti Surabaya yang sekitar Rp600 ribu per ton dengan tingkat penyelesaian mencapai 99 persen.

Dengan kondisi tersebut, Munafri menegaskan perlunya pembenahan sistem pengelolaan sampah yang lebih terukur, efisien, dan inovatif hingga ke tingkat kelurahan.

“Ke depan, kita ingin sistem pengelolaan sampah yang bisa dipantau setiap hari dan lebih efektif. Inovasi dari tingkat kelurahan sangat dibutuhkan,” pungkasnya. (RB)