Forum Perangkat Daerah 2026: Munafri Tekankan Program Harus Berdampak Nyata bagi Warga

Forum Perangkat Daerah 2026: Munafri Tekankan Program Harus Berdampak Nyata bagi Warga

Makassar, Radioalmarkaz.co.id – Pemerintah Kota Makassar mematangkan arah pembangunan tahun 2026 melalui Forum Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kamis (12/02) di Hotel Four Point By Sherato jalan Landak Kota Makassar.

Forum tersebut merumuskan berbagai rekomendasi strategis lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, memaparkan sejumlah usulan prioritas. Di sektor pendidikan, pemerintah mendorong rehabilitasi ruang kelas di UPT SPF SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya serta perbaikan fasilitas di SDN KIP Maccini.

Aktivasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan penguatan sistem pendidikan inklusif berbasis data by name by address juga menjadi perhatian, termasuk distribusi baju sekolah gratis sebelum tahun ajaran baru.

Pada sektor kesehatan, peningkatan layanan di wilayah kepulauan seperti Pulau Sangkarrang menjadi fokus, disertai pelatihan bahasa isyarat bagi tenaga kesehatan dan penyusunan SOP pelayanan ramah disabilitas. Dinas Kesehatan juga diminta menyiapkan data mutakhir untuk mendukung penilaian Kota Sehat 2027.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum diarahkan memperkuat akses air bersih dan sanitasi aman di wilayah pesisir dan Makassar bagian utara serta timur, sekaligus membenahi sistem drainase dan pengendalian banjir. Penguatan urban farming, pemberdayaan nelayan, peningkatan daya saing pariwisata, hingga transformasi digital koperasi juga masuk dalam daftar prioritas.

Total usulan Musrenbang yang tercatat mencapai 2.181 usulan, terdiri dari 1.194 dana kelurahan dan 987 sektoral, dengan ratusan di antaranya menjadi prioritas pelaksanaan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa seluruh program harus berorientasi pada pelayanan berkualitas dan berdampak langsung.

“Goals-nya pelayanan. Jangan setengah-setengah. Kalau ada 10 anak tidak sekolah, 10-10-nya harus kita urus dengan baik,” tegas Munafri.

Ia menekankan pentingnya penyatuan visi antar-OPD agar seluruh kebijakan berjalan dalam satu koridor aturan dan tujuan yang sama. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. (RB)