AIPJ2 Fokus Penanganan Difabel, Perempuan dan Anak

MAKASSAR, RADIOALMARKAZ.CO.ID – Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) merupakan kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia, untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia, serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia.

Kemitraan ini berfokus pada tujuh poin mulai transparansi dan akuntabilitas di lembaga peradilan, pembaruan peradilan pidana, pembaruan perkara niaga, pencegahan ekstremisme kekerasan (PVE), pencegahan kejahatan lintas negara, keadilan bagi perempuan dan anak perempuan, dan keadilan bagi penyandang disabilitas.

AIPJ2 sendiri memulai segala kegiatan pada April 2017 lalu. Dan akan berjalan sampai April 2025 mendatang. Ini juga yang sementara dilakukan di Sulsel, namun fokusnya hanya pada ranah perempuan, pernikahan dini dan disabilitas.

Konsulat Jenderal (Konjen) Australia di Makassar, Todd Dias mengatakan, bahwa program kemitraan, yang fokusnya untuk peradilan perempuan, anak dan difabel.

”Kami senang sekali, meski AIPJ2 ini kantor pusatnya di Jakarta, tetapi ada juga di Makassar, karena Sulsel merupakan gerbang Indonesia timur. Saya terus mendorong AIPJ2 untuk membantu masyarakat meraih akses keadilan, termasuk mempermudah pemerintah,” ujarnya, Selasa, 24 Oktober.

Todd juga mengapresiasi empat kabupaten/kota yang ada di Sulsel. Sebab empat daerah tersebut yang menjadi pusat kegiatan AIPJ2, mulai dari Kota Makassar, Kabupaten Maros, Bone dan Bulukumba.

”Semua program akan berhasil kalau ada dukungan pemerintah daerah. Pusat memang penting tapi lokal sangat menentukan. Makanya saya sangat senang tadi Wali Kota Makassar dan Bupati Maros bisa hadir di kegiatan ini,”

lanjutnya.

Sementara Activity Coordinator AIPJ2 Sulsel, Husaimah Husain mengatakan, kerja sama ini merupakan program yang didesain secara terpusat antara  Pemerintah Indonesia dan Australia. Orientasinya jelas, pada ranah memberikan kepastian hukum.

”AIPJ2 punya banyak program, tetapi di Sulsel ini cuma tiga. Perlindungan perempuan dan anak perempuan, justice for disability, kemudian Preventing Violent Extremism,” kata dia.

Perempuan yang akrab disapa Ema itu menegaskan, fokus mereka memang lebih banyak pada tiga poin itu. Sebab tiga kalangan ini yang memang cenderung memiliki kebutuhan dan perhatian khusus.

”Jadi lebih pada perempuan, anak dan disabilitas, terkait akses keadilan. Mereka butuh sarana dan prasarana untuk disediakan lebih dahulu, khususnya teman-teman disabilitas,” imbuhnya.

Ema juga mengaku senang, karena masyarakat secara perlahan mulai terbuka dan memahami apa yang mereka perjuangkan. Itu tidak lepas dari peran penting media massa, yang memang menjadi sarana strategis untuk memberikan edukasi.

”Yang membuat kami senang, karena berhasil membuat koalisi dengan teman-teman media. Mereka menjadi garda terdepan memberikan ruang menyampaikan kepada masyarakat terkait hal-hal ini,” kata dia.

Program-program yang diusung AIJP2 Sulsel ini mendapat dukungan positif dari pemerintah daerah. Ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, saat hadir langsung di rangkaian acara 10 tahun AIJP2.

Kata Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, saat ini Kota Makassar punya banyak permasalahan sosial. Pemerintah tidak akan mampu menangani swnsiri, sehingga perlu keterlibatan dari masyarakat.

”Makassar punya banyak persoalan sosial. Perlu keterlibatan masyarakat untuk memonitoring semua hal yang bisa membuat kita rugi. Seperti misalnya dugaan korupsi, advokasi masyarakat lemah, atapun membantu masyarakat agar terberdayakan,” kata Danny.

Lebih lanjut politisi PDIP itu mengatakan, AIJP2 sudah menjukkan banyak hal positif, khaususnya dalam perjalanan mereka selama 10 tahun. ”10 tahun ini kerja luar biasa dari teman-teman. Tentu kami ingin berterimakasih kepada teman-teman AIPJ2 di momen ini,” imbuhnya.

Selanjutnya, Wali Kota Makassar dua periode itu menilai bahwa gerakan yang dicanangkan AIJP2 punya keselarasan dengan Pemkot. Itu sebabnya, dia sangat terbuka menyambut kehadiran AIJP2 di Makassar.

Namun yang menjadi tantangan saat ini, bagaimana prigram dan keselarasan ini bisa berjalan secara berkelanjutan. Sehingga

advokasi dan perjuangan untuk mewujudkan keadilan hukum bagi perempuan, anak dan disabilitas tetap terjaga.

Sementara Bupati Maros, Chaidir Syam juga mengaku sangat terbantu dengan kehadiran AIJP2. Khususnya pada ranah pencegahan pernikahan dini atau perkawinan anak.

”Kami berterima kasih kepada AIPJ2, karena beberapa programnya masuk ke Maros. Yang terakhir ini program mencegah perkawinan anak. Progresnya sangat baik, karena tahun ini sudah ada Pilot Project. Ada 12 desa yang ramah anak, termasuk pencegahan perkawinan anak,” kata dia.

Ketua PAN Maros itu juga mengatakan, tren penurunan angka perkawinan anak di Maris juga signifikan. Bahkan anjlok drastis sejak AIPJ2 hadir di Maros untuk membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

”Trennya sangat signifikan, dari 71 kasus pada

tahun 2021 lalu, turun menjadi 10 kasus saja per September lalu. Dari hal ini, yang paling utama itu laporan dari masing-masing desa, bahwa saat ini masyarakat mulai sadar terkait pencegahan perkawinan anak,” imbuhnya.

Selain pencegahan perkawinan anak, AIJP2 juga sudah pernah mengusung program pencegahan korupsi. Menariknya, hal itu dilakukan oleh kalangan perempuan. Mereka menjadi role model dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terkait pencegahan korupsi.

”Di awal ada program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), untuk menyadarkan perilaku koruptif di masyarakat. AIPJ2 juga sudah mendukung Maros menjadi Kabupaten inklusi, terkait pelayanan yang tidak membeda-bedakan antara masyarakat disabilitas dan yang lainnya,” tutupnya. (Ruby Sudikio)