Program Budidaya Pisang Pj Gubernur Bahtiar di Politisasi

MAKASSAR, RADIOALMARKAZ.CO.ID –
Program Budidaya Pisang yang tengah dijalankan oleh Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin tuai kritikan.

Kritikan itu dilontarkan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan terbaru ada penolakan dari kepala Desa di Kabupaten Bone.

Pasalnya Pj Gubernur Bahtiar mengintruksikan bahwa Desa harus mengalokasikan anggaran pisang sebesar 40 persen dari dana Desa.

Pj Gubernur Bahtiar mengatakan dana desa 40 persen tersebut tidak wajib namun hanya bersifat himbauan.

“Ini hanya imbauan. Yang dipermasalahkan orang (para desa) itu mendorong 40 persen penggunaan dana desa 40 persen di 2024 untuk tanaman pangan, tanaman pangan contohnya adalah pisang. Gak harus pisang. Duren bisa saja,” tukasnya.

“Tidak harus 40 persen, 20 persen saja. Silakan saja, kan aturannya minimal 20 persen, kan 2023 itu minimal 20 persen, kalau 2024 ini belum ada. Pedomannya baru sementara dibahas,” bebernya.

Bahkan PJ Gubernur akan mengundang pihak yang tak sejalan dengan program pisang yang sedang dijalankan.

“Lagi-lagi ini imbauan. Karena ada saya dengar ada yang demo dan segala macam. Saya undang malah kawan-kawan yang tidak mendapatkan informasi dengan hal itu, saya minta ketemu kapan datang ke kantor. Kita berdialog saja,” terangnya.

“Jadi saya kira ini soal tafsir saja mungkin ini miss komunikasi. Maafkan saya kalau ditafsirkan menjadi lain,” tandasnya.

Ia menyebutkan program pisang di Politisasi dengan adanya penolakan dari Kepala Desa di Bone.

“Tidak ada sedikit pun saya larang orang menanam padi , ini politisasi,” sebutnya.

Bahtiar mengatakan hanya memberikan solusi, untuk memanfaatkan lahan kosong.

“Pisang itu hanya alternatif jadi tidak menghalang menanam jagung, justru saya memberikan alternatif ke pisang untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur,” ujar Bahtiar.

“Jadi saya luruskan teman-teman media ini hanya politiking,” paparnya ke awak media.