Catatan BPS 8, 66 Persen Angka Kemiskinan di Sulsel Meningkat, Per September 2022.

MAKASSAR, RAZFM – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 8,66 persen. Angka tersebut naik 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan naik 0,13 persen poin dibandingkan September 2021.

Kepala BPS Sulsel, Suntono mengatakan persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 11,63 persen, naik menjadi 11,81 persen pada September 2022.

“Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan turun sebanyak 700 orang dari 208,53 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 207,81 ribu orang pada September 2022,” tulis Suntono, Rabu (18/1/2023).

“Namun di periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan mengalami kenaikan sebanyak 5,6 ribu orang, dari 568,91 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 574,51 ribu orang pada September 2022,” lanjutnya.

Garis Kemiskinan pada September 2022, kata Suntono tercatat sebesar Rp422.952,-/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp316.597,- (74,85 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp106.355,- (25,15 persen).

“Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,62 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.954.038,-/rumah tangga miskin/bulan,” lanjutnya.

Terpisah, pengamat ekonomi Unhas, Anas Anwar mengungkapkan bahwa pembangunan di kabupaten kota yang dilakukan Gubernur Sulsel bisa jadi tidak tepat sasaran. Fakta membuktikan bahwa sesuai dengan data BPS jumlah kemiskinan semakin bertambah.

“Infrastruktur itu dibangun untuk mempercepat distribusi barang, mempercepat distribusi hasil-hasil pertanian, jadi kalau tidak ketemu itu bisa kita katakan mungkin pembangunan jalan itu tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Menurutnya, ada indikasi kepentingan dalam program pembangunan Gubernur Sulsel, yang hanya membangun tanpa memperhatikan kondisi kebutuhan daerah setempat.

“Bukan daerah yang sebenarnya memerlukan itu tetapi ada kepentingan tertentu sehingga dibuatkan jalan itu, bagi-bagi pekerjaan,” jelas Anas.

Dirinya menilai infrastruktur yang terus dilakukan Andi Sudirman Sulaiman ini tidak memberikan pengaruh ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat.

“Jadi tidak ada bantahan terhadap infrastruktur, tapi kalau infrastruktur dibangun tidak juga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan berarti ada masalah di infrastruktur tidak tepat sasaran, jadi apa gunanya dibangun kalau tidak mempercepat akses perdagangan dan segala macam,” pungkasnya.

Anas menyatakan bahwa klaim pertumbuhan ekonomi bagus tapi disisi lain kemiskinan juga ikut bertambah di Provinsi Sulsel

“Kalau investasi meningkat Pertumbuhan Ekonomi meningkat, orang miskin berkurang tapi Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi tinggi lebih tinggi lagi dari nasional tapi tinggi juga pengangguran,” jelasnya.

“Berarti investasi yang masuk di Sulawesi Selatan itu bukan investasi yang berkualitas, mestinya investasi yang masuk adalah investasi yang membuat lapangan kerja yang banyak sehingga orang bisa bekerja,” ujar Anas. (Shaibul Firdaus)