Antrean BBM Mulai Terurai, Munafri Desak Ada Batas Waktu Kebijakan Khusus

MAKASSAR, Radioalmarkaz.co.id- Kondisi antrean BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar mulai menunjukkan perbaikan setelah berbagai langkah penanganan dilakukan pemerintah bersama Pertamina.

Namun, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meminta kondisi tersebut segera dikembalikan seperti semula agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu oleh berbagai kebijakan khusus yang diterapkan selama masa penanganan antrean.

Hal itu disampaikan Munafri dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan yang digelar di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/09/2026).

Rapat tersebut dipimpin bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan dihadiri Forkopimda Sulsel, bupati dan wali kota se-Sulsel, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulsel Deni Sukendar, perwakilan SKK Migas, hingga pemilik SPBU Kota Makassar.

Munafri mengatakan, langkah penanganan yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir mulai memperlihatkan hasil. Antrean yang sebelumnya terjadi di sejumlah SPBU kini perlahan berkurang.

“Apa yang menjadi upaya kita beberapa hari ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang baik,” ujar Munafri.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar bersama pihak terkait telah berupaya mempercepat pelayanan di SPBU. Penambahan jam operasional dan tenaga pelayanan dilakukan untuk mempercepat proses pengisian BBM.

Sejumlah kebijakan khusus juga sempat diterapkan untuk mengurangi kepadatan kendaraan, di antaranya pembelajaran daring, work from home (WFH), pengaturan jadwal pengisian BBM, serta penerapan sistem pengisian berdasarkan pelat nomor kendaraan.

Meski langkah tersebut dinilai membantu mengurai antrean, Munafri menilai kebijakan tersebut tidak bisa diberlakukan terlalu lama.

Ia mencontohkan dampaknya terhadap masyarakat yang memiliki aktivitas dengan mobilitas tinggi. Siswa harus mengikuti pembelajaran daring, sementara pengemudi ojek online maupun pekerja lainnya membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

“Ini kita butuh masuk ke dalam kondisi yang normal untuk memastikan bahwa proses ini sudah bisa berjalan normal lagi,” tegasnya.

Munafri juga meminta adanya batas waktu yang jelas dalam penerapan kebijakan khusus tersebut. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan seiring dengan membaiknya kondisi antrean di lapangan.

“Kita harus menentukan tenggat waktu supaya ini tidak berlangsung terlalu lama,” katanya.

Selain persoalan antrean, Munafri turut menyoroti perbedaan harga atau disparitas antarjenis BBM yang dinilai dapat memengaruhi perilaku konsumen.

Menurut dia, selisih harga yang cukup jauh berpotensi membuat masyarakat beralih menggunakan jenis BBM tertentu yang dianggap lebih murah. Kondisi tersebut kemudian perlu menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menentukan kebutuhan pasokan di lapangan.

Karena itu, ia mendorong Pertamina melakukan kajian lebih mendalam terhadap pola konsumsi masyarakat dan disparitas harga BBM.

Munafri berharap hasil evaluasi tidak hanya menyelesaikan persoalan antrean untuk sementara, tetapi juga menghasilkan pola penyaluran BBM yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Makassar sudah memaksimalkan hampir semua SPBU, menambah jam operasional dan juga menambah tenaga. Terima kasih juga kepada pemilik SPBU,” ujarnya.

Dengan kondisi antrean yang mulai berangsur membaik, Munafri berharap langkah penanganan berikutnya dapat diarahkan untuk mengembalikan aktivitas masyarakat secara bertahap ke kondisi normal.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan BBM harus dilakukan secara cepat dan terukur agar kebijakan darurat tidak justru menimbulkan gangguan baru terhadap aktivitas masyarakat Kota Makassar. (RB)